PDM Klaten: Bupati dan Pejabat Korup Sangat Bertentangan Dengan Persyarikatan

Bupati (paling kiri), WakilBupati(dua dari kiri)dan tokoh partai pendukungnya

SangPencerah- Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Klaten menyampaikan pernyataan sikap atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas Bupati Klaten, kemarin (30/12).

Sikap Muhammadiyah Klaten atas penangkapan Sri Hartini dan 7 orang lainnya tersebut disampaikan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten Abdul Rodhli dihadapan para kepala sekolah dan madrasah yang telah selesai dilantik.

“Muhammadiyah Klaten menyanyangkan bupati dan pejabat lainnya yang tertangkap tangan penyidik KPK di rumah dinas ,”katanya, Sabtu (31/12). Abdul menyebutkan, penangkapan bupati  yang diduga suap mutasi jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah tersebut sangat bertentangan dengan khitoh perjuangan persyarikatan Muhammadiyah dan Ortom dalam melakukan gerakan amar ma’ruf nahi munkar.

Pihak KPK meyebut selain menangkap Sri Hartini sebagai penyelenggara ada 4 orang PNS 1 orang diantaranya pejabat eselon III dilingkungan Pemkab dan 3 orang non PNS. Selain membawa delapan orang tersebut, KPK juga mengamankan lima kardus yang diduga berisi uang senilai Rp 2 milyar dan satu tas koper warna merah.

Bupati Klaten, Sri Hartini sendiri baru menjabat sebagai Bupati belum sampai 1 tahun. Pasangan Sri Hartini dan Sri Mulyani yang diusung PDI P,PKS, PPP, Gerindra,Hanura dan Nasdem memenangkan kompetisi Pilkada setelah mengalahkan pasangan One Krisnata-Sunartoyang diusung PAN,Golkar dan PKB serta 1 pasangan lain melalui jalur independenpada Pilkada 9 Desember 2015. Pasangan ini pun dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Ganjar pada 17 Februari 2016. (sp/sa)