Diblokir Secara Sepihak, Media Islam Protes Datangi Kemenkominfo

SangPencerah.id – Seringnya mendapat perlakuan diskriminatif, beberapa Media Islam yang menjadi korban pemblokiran, Rabu (4/1/2016) akhirnya mendatangi Kementrian Telekomunikasi dan Informatika di Jakarta. Dalam pertemuan itu, para pengelola Media Islam memprotes Kominfo yang dianggap tidak melakukan prosedur saat melakukan pemblokiran.

“Kemarin kami sudah menelepon Staf Ahli Kominfo, Pak Henry Subyakto. Tetapi jawabannya tidak memuaskan. Beliau mengira Media Islam yang kami kelola tidak berbadan hukum, sehingga diblokir. Begitu beliau mendengar bahwa kami berbadan hukum, Pak Henry sempat kaget. Akhirnya hari ini kami minta bertemu,”ujar Mohammad Pizaro, Pengelola Islampos.

Pertemuan yang dimulai pukul 14.00 WIB ini, dihadiri Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo; Dirjen APTIKA Samuel Abrijani, dan Staf Ahli Kominfo Henry Subyakto. Sementara dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Mabes Polri, dan Kominfo  masing-masing diwakili satu orang menerima perwakilan Media Islam ini. Pengelola Media Islam, hadir diantaranya  Pizaro Novelan Tauhdi (Redpel Islampos), Agus Abdullah (Pemred Kiblatnet), Ibnu Syafaat (Redpel VOAIslam), dan Muhammad Fatih (Dakwah Tangerang).  Hingga berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung dengan sengit karena masing-masing pihak memiliki alasan.

Menanggapi kasus ini,  Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Mustofa B. Nahrawardaya mengatakan, pertemuan semacam itu sangat positif untuk menemukan solusi. Namun Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) itu mengingatkan bahwa penegakan hukum dalam bidang Pers sebaiknya tidak meniru gaya Orde Baru. Semangat Reformasi dan semangat kebebasan Pers harus diseimbangkan.

“Ya kalau dicari-cari kesalahannya, pasti ada. Namun memberantas media tidak bisa dilakukan dengan pukul rata seperti saat ini. Media portal Islam diblokir tanpa pemberitahuan, disamakan dengan memblokir media gratisan seperti blog atau domain gratis. Pemerintah tidak boleh seenaknya sendiri, dengan melakukan tindakan seperti itu. Polri saja, tidak akan menerima semua aduan karena mempertimbangkan banyak
hal,”ujar Mustofa.

Lebih jauh pemilik akun @TofaLemon ini menjelaskan, jika hukum ditegakkan tanpa mempertimbangkan faktor hati nurani, maka apa bedanya dengan hukum pancung dan hukum potong tangan di Timur Tengah? Sadis dan cenderung keras dan otoriter.

“Membangun media tidak gampang. Kalau secara administratif, mudah. Membangun kepercayaan kepada publik sangat sulit. Media-media Islam yang diblokir, saya kenal baik sangat dipercaya Umat sehingga dapat bertahan lama. Berita dan artikelnya sangat dibutuhkan umat mayoritas pemeluk Islam di Indonesia, maka media tersebut banyak yang membuka. Nah, kalau kemudian hanya karena laporan masyarakat, atau rekomendasi lembaga tertentu tanpa klarifikasi, lalu memblokir begitu saja, tentu tidak elok.

Soal ketentuan itu sudah diatur di Permen Kominfo tahun 2014 kalau tidak salah. Namun Kominfo punya kewajiban sosialisasi Permen tersebut. Munculnya protes, karena Kominfo tidak melakukan sosialisasi secara lengkap. Alhasil, memutus akses tentu bisa dilakukan dalam hitungan detik, tapi bayangkan membangun portal seperti Media Islam itu memerlukan waktu bertahun-tahun,”tambah Mustofa.

Menurutnya, substansi pemblokiran Media, termasuk Media Islam, mungkin dilandasi dua alasan. Pertama, adalah alasan Hukum dan Kedua adalah alasan konten. Sesuai dengan Peraturan Dewan Pers No. 4/2008, setiap Perusahaan Pers harus berbadan hukum. Kewajiban ini mengikat bagi yang memang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Namun alasan kedua yakni konten, tentu berbeda lagi.

Berbadan Hukum, ternyata belum cukup “aman” karena masih ada satu hal yang bisa dipersoalkan yakni konten. Namun, meski kontennya bagus, kalau belum berbadah hukum, tidak semstinya bisa diblokir. Selama tidak bermasalah, tidak perlu ada pemblokiran. Hanya saja, istilah “bermasalah”, juga bukan definisi yang mudah. Selama ini, asal ada rekomendasi dari BNPT, Polri, Dinkes, atau dari Ormas tertentu, pemblokiran segera dapat dilaksanakan.

Artinya, kalau hanya dengan alasan ada pengadu, maka tentu para pengadu dapat saja melakukan pengaduan bukan karena murni melihat ada masalah di media yang
diblokir, namun bisa saja lebih karena sentimen karena perbedaan sudut pandang atau perbedaan aliran, atau karena soal suka dan tidak suka. Dari sinilah, muncul kesan adanya diskriminasi.

“Namun anehnya, banyak sekali portal yang isinya mengaduk-aduk NKRI, mengadudomba antar agama, mencaci ulama, menghina Pancasila, dan merusak Kebhinekaan, tidak segera ditutup. Kesan yang saya tangkap, hanya Media Islam yang kini menjadi bidikan utama,”tutup Mustofa. (sp/red)