Pemuda Muhammadiyah : Majelis Hakim Mestinya Tolak Eksepsi Ahok

Sangpencerah.id – Hari ini, Selasa (27)/12) akan berlangsung sidang ketiga kasus dugaan tindak pidana penistaan agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan agenda pembacaan putusan sela. Berdasarkan kajian PP Pemuda Muhammadiyah terhadap sidang pertama dan kedua, majelis hakim sudah selayaknya secara tegas memutuskan untuk menolak eksepsi terdakwa dan Penasehat Hukum (PH)nya. 

Dengan alasan eksepsi terdakwa dan PH-nya telah masuk ke pokok perkara, dengan kata lain bukan lagi eksepsi tapi sudah mengarah ke pledoi (pembelaan). Eksepsi PH menunjukkan secara jelas dan nyata tidak memahami unsur dan dalil yang dimaksud pada pasal 156a KUHP. PH juga banyak menggunakan istilah dan kondisi yang tidak relevan atas dakwaan JPU. Atas dasar itu kami minta Majelis Hakim melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian. 
“Kami meminta kepada Majelis Hakim untuk segera memerintahkan penahanan terhadap terdakwa Ahok, karena telah sangat memenuhi syarat untuk itu”, tegas Pedri Kasman, pelapor dari PP Pemuda Muhammadiyah.

Seharusnya dari awal sudah dilakukan penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP. Demikian juga bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan hakim sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan”; dimana pada saat dimulainya persidangan maka kewenangan untuk melakukan penahanan menjadi kewenangan peradilan. 

Bahwa walaupun tidak dilakukan penahanan selama proses di Kepolisian dan Kejaksaan, namun berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a KUHAP sangat dimungkinkan dilakukan penahanan oleh hakim/pengadilan. Pasal 190 huruf a KUHAP berbunyi: “selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”.

Di samping itu bahwa selama ini setiap kasus penodaan agama jika sudah berstatus tersangka pelakunya langsung ditahan. Seperti pada kasus Arswendo, Ahmad Musadeq, Lia Aminuddin dan lain-lain. Hal ini bisa jadi yurispudensi. Sedangkan Ahok saat ini sudah berstatus TERDAKWA. Kami yakin Majelis Hakim akan sangat adil melihat fakta ini dan akan menegakkan keadilan dengan menahan Ahok.

Keberadaan Majelis Hakim sangat sentral dan menentukan dalam persidangan ini. Kepada merekalah harapan Penegakkan Keadilan dititipkan. Masyarakat pencari keadilan akan dapat menilai apakah hakim tersebut bebas dari intervensi dan bebas pelanggaran etik. Sehingga harapan terciptanya pengadilan yang berkeadilan dapat terpenuhi.

“Sekali lagi, publik menunggu ketukan palu Majelis Hakim. Rakyat akan bersama hakim yang pro-keadilan.  Majelis Hakim tak perlu takut dengan segala bentuk intervensi apapun bentuknya”, lanjut Pedri.(sp/red)