7 Budaya untuk Menghilangkan Mental Calo

Peta persebaran Listrik di Indonesia, mayoritas masih terpusat di Jawa (sumber: Majalah Tambang)

Oleh : Iu Rusliana

(Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Dosen Aqidah & Filsafat Islam UIN Bandung)

Dengan jujur harus diakui, bangsa ini tengah mengalami defisit kecerdasan sosial. Revolusi mental, tim sapu bersih pungutan liar (Saberpungli) dan berbagai kebijakan serba online, belum menjadi obat ampuh menyembuhkan penyakit mental calo yang sudah mengurat mengakar.

Jika tak segera dipotong, maka bukan tidak mungkin, seluruh sendi kehidupan berbangsa akan terjangkiti virus per-makelaran. Menjadi bangsa produktif tinggal mimpi. Keunggulan demografi hanya akan berakhir menjadi jebakan kelas menengah dan sumber daya alam yang melimpah ini tak membawa berkah. Ekspornya hanya barang mentah tanpa nilai tambah, diolah di negara lain, diimpor kembali dengan harga sangat wah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan calo sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Secara sosiologis, percaloan sama tuanya dengan sejarah manusia. Bila di era magis, manusia yang dianggap kuat, pemimpin suku dan titisan dewa menjadi calo bagi dewa dengan memberikan sesajen dan korban.

Di era modern, calo lahir karena ada peluang dan ruang gelap dalam berbagai proses pengurusan keperluan individu dan publik, dimana ada pihak yang diuntungkan dan membutuhkan. Ibarat hukum pasar, permintaan dan penawaran terjadi berikut harga yang ditetapkan.

Secara psikologis, calo lahir dari kebutuhan akan rasa aman dan nyaman dalam mengurus sesuatu yang dianggap penting, sehingga meminta tolong orang lain yang dipandang ahli dan memiliki akses.  Hanya saja, harus dibedakan dengan praktik jual beli produk atau jasa yang memang itu tersumpah, profesional, sah dan berbadan hukum. Kelompok yang sering disebut broker, pemasar atau agen yang merupakan profesi halal dan terhormat.

Di partai politik, makelar calon kepala daerah dan anggota legislatif menawarkan jasa dengan vulgar. Nilai transaksinya bisa miliaran rupiah. Untuk posisi tertentu, jumlahnya bisa menembus dua belas digit.

Di dunia bisnis, pungli dan retribusi seolah telah menjadi bagian tak terpisahkan. World Bank Doing Business 2016 Ranking melansir Indonesia di peringkat 109 pada tahun ini, naik dari peringkat 120 di tahun 2015. Namun tentu, peringkat 109 ini masih menyedihkan, karena menggambarkan masih banyak aspek yang harus dibenahi agar Indonesia ramah investasi.  Itu di skala makro bisnis, sementara di tingkat mikro, untuk masuk menjadi karyawan kontrak di sebuah pabrik saja, harus membayar sejumlah uang kepada pemilik jatah, orang dalam. Mau bekerja ke negeri orang, calo kerap terlibat, mengejar untung.

Di lembaga pendidikan, orang tua yang ingin anaknya belajar di sekolah negeri dan favorit, harus menyimpan uang muka ke oknum tertentu. Di kampus pun, virus percaloan menjalar. Dimulai dari proses penerimaan mahasiswa baru, hingga berbagai proyek yang ada di dalamnya.

Di berbagai layanan publik seperti mengurus surat tanah, SIM, pajak kendaraan, dokumen keluarga, kartu layanan kesehatan, masih belum sepenuhnya bersih, selalu ada oknum yang bermain. Di stadion, calo tiket kerap ada. Di jalanan, jasa angkutan dan pedagang kaki lima harus rela membayar uang retribusi liar agar tetap bisa berjualan.

Di level birokrasi, untuk menjadi pegawai saja, kadang harus dimulai dengan sogokan.  Setelah menjabat, percaloan proyek terjadi dan untuk meraih posisi tertentu, kadang tak lepas dari percaloan. Dua pekan lalu, seorang pejabat di Ditjend Pajak tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena “bermain” dengan wajib pajak. Di pengadilan, calo perkara bermain mengoyak keadilan.

Setidaknya ada beberapa pangkal sebab dari itu semua. Pertama, virus potong kompas, ingin segera selesai, malas mengikuti proses atau antrian.  Kedua, mental tuan-budak, fasilitas VIP menjadi pilihan. Mental feodal masih melekat, orang biasa diposisikan di kelas dua.

Ketiga, mencari keuntungan pribadi dan budaya setor ke atasan. Reformasi birokrasi berupa remunerasi pun tak jadi jaminan untuk tidak korupsi. Mental calo  telah mengurat mengakar, diwariskan turun temurun.

Keempat, ketidakadilan dalam layanan dan penegakkan hukum. Efeknya membuat oknum aparat leluasa bergerak. Sementara bagi masyarakat, dibanding susah, memilih orang kuat di dalam yang bisa membekingi menjadi pilihan.

Kelima, prosedur yang tak jelas dan kerap dibuat tak jelas. Di tempat layanan publik, manual prosedur itu tak benar-benar jelas. Bertanya pun kerap diberi jawaban seperlunya. Akibatnya bingung dan menyerah kepada pemburu rente.

Tujuh Pembudayaan

Kata kunci revolusi mental produktif dan melayani itu ada pada pembudayaan dan kebijakan yang harus bergerak selaras dan bersamaan. Alurnya dari hulu ke hilir dan tahapannya tak boleh ada yang terlewati. Pembudayaan dimulai dari bawah, kebijakan dilakukan dari atas.

Pertama, membudayakan penghargaan pada pentingnya proses sejak di rumah dan sekolah. Bahwa untuk lulus dengan nilai baik itu dengan cara belajar sungguh-sungguh, bukan dengan mencontek. Bilamana nilainya di bawah standar, mengulang dilakukan. Tak perlu merasa malu atau rendah diri. Belajar melalui proses akan menghebatkan dan membuat pembiasaan. Belajar dari pengalaman kesalahan kadang diperlukan.

Kedua, kecerdasan sosial, melayani sesama dengan riang gembira dibutuhkan. Dalam posisi dan peran apapun, tugas utamanya adalah melayani dengan senang hati. Budayakan rasa malu menerima suap. Perlu kecerdasan emosional dan spiritual secara individual.

Ketiga, kembangkan virus agen penebar manfaat dan memberikan nilai tambah.  Keempat, penguatan kesadaran oleh pemimpin sosial keagamaan. Agamawan, pelaku media massa, akademisi dan budayawan harus bergerak di depan menguatkan kesadaran anti calo.

Kelima, hukuman berat harus diberikan. Efek jera bagi seluruh pelaku dengan mendapatkan hukuman sosial dan bilamana menyangkut unsur korupsi dan pidana, diberikan hukuman setimpal.

Keenam, menjalankan gaya hidup sederhana. Sebuah proses yang harusnya berani dilakukan para pemimpin politik dan tokoh masyarakat di negeri ini. Ketujuh, sosialisasi intensif terkait prosedur baru layanan publik sehingga memudahkan masyarakat.

Percaloan dan menolong bedanya sangat tipis. Apalagi masyarakat Sunda, yang dikenal ramah, suka bergotongroyong dan sering memberikan tanda terimakasih berupa uang atau barang. Tentu saja bukan percaloan, jika niatnya saling membantu satu sama lain. Gunakan akal sehat dan hati nurani untuk menilainya. Meski demikian, berhati-hatilah, tetap menolong dengan riang gembira dan bersama kita bangun budaya terbuka, kreatif, produktif, berusaha menciptakan nilai tambah dan memberikan manfaat untuk kemajuan bangsa. Wallaahu’alam