Kapolri Tidak Boleh Larang Demo Yang Tidak Langgar Hukum

oleh : HABIBUROKHMAN

Berikut tanggapan saya soal pernyataan Kapolri melarang Demo 2 Desember 2016 :

1) Tidak benar dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 ada larangan memakai jalan atau jalan protokol. Secara logika yang namanya demo karena melibatkan massa dalam jumlah banyak tentu saja dilakukan di jalan.

Secara praktek sudah ratusan atau mungkin ribuan demo dilaksanakan setelah UU Nomor 9 Tahun 1998 berlaku yang dilaksanakan di jalan, termasuk jalan-jalan protokol di Jakarta seperti aksi –aksi buruh di bundaran HI menuju Istana yang dilaksanakan hampir tiap tahun, aksi-aksi mahasiswa dan bahkan terakhir aksi pawai Bhineka Tunggal Ika sabtu lalu juga dilakukan di jalan protokol.

Secara hukum yang tidak boleh menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 antara lain mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur pasal 6, dilakukan saat hari besar nasional atau di objek vital nasional sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (2) dan dilakukan tanpa pemberitahuan sebagaimana diatur Pasal 10.

2) Yang kedua soal Kapolri harus memperjelas soal tuduhan Makar. Kalau memang sudah ada buktinya silahkan sejak saat ini dia sudah bisa melakukan tindakan hukum penangkapan. Kalau menuduh tanpa bukti bisa menjurus ke fitnah. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap aktivitas berunjukrasa yang merupakan tradisi amat penting dalam demokrasi. Kapolri harus sadar bahwa UU Nomor 9 Tahun 1998 adalah produk refromasi 1998. Dia juga harus ingat bahwa Polri bisa berdiri sendiri terpisah dari TNI seperti saat ini juga merupakan buah reformasi.

3) Sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998, Kapolri atau siapapun juga tidak boleh melarang atau menghalang-halangi demo 2 Desember 2016. Barang siapa yang menghalangi unjuk rasa yang sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 diancam dengan pidana 1 tahun penjara. Sebaliknya dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.