Manipulasi Hari Kelahiran Pancasila

ilustrasi

Oleh. Ma’mun Murod Al-Barbasy

SangPencerah.com- Melalui Kepres, akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Keputusan Presiden ini selain merupakan desakan dari Megawati Soekarno Putri (dan PDIP), juga dipicu oleh desakan 31 organisasi yang tergabung dalam aliansi ormas sosial keagamaan, pemuda dan mahasiswa, yang menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Seharusnya, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi tidak boleh memutuskan atau menetapkan apapun, apalagi terkait dengan sejarah bangsa ini berdasarkan atas desakan pihak manapun.

Sejarah atas bangsa ini harus ditulis dengan jujur tanpa ada upaya sedikit pun untuk melakukan manipulasi sejarah. Sejarah bangsa ini tidak boleh dibangun dan ditulis atas dasar prinsip bahwa sejarah adalah milik mereka yang berkuasa. Kalau prinsip ini yang dijadikan landasan maka sejarah tidak lagi menjadi catatan penting tentang hal apa yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi sebaliknya, sejarah hanya akan menjadi tumpukan kertas yang ditulis dengan kebohongan dan manipulasi. Sejarah tak lebih sekedar dokumen untuk menegaskan eksistensi kelompok yang tengah berkuasa, tentu dengan kadar kekuasaannya masing-masing. Sejarah model ini tak akan memberikan tempat bagi pihak yang kalah untuk ditulis dalam buku sejarah bangsa ini, meski yang kalah bisa jadi “kebenaran” yang semestinya harus disejarahkan.

Pancasila pada Sidang BPUPKI Siapapun yang membaca sejarah perumusan dasar negara secara kritis pada sidang-sidang BPUPKI, utamanya yang membahas dasar negara, maka tegas bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 22 Juni 1945 seiring dengan disahkanya Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat lengkap rumusan Pancasila. Pada tanggal ini, para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI, lembaga yang dibentuk secara resmi (oleh Jepang) dan ditugaskan –di ataranya– untuk merumuskan dasar negara bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Maka kalau negara atau Pemerintah, termasuk ormas yang dulunya terlibat juga dalam proses perumusan dasar negara justru menjadikan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, itu jelas pemutarbalikan sejarah yang tentunya ahistoris.

Memang, pada tanggal 1 Juni 1945 Presiden Soekarno menyampaikan Pidato di BPUPKI tentang “Pancasila”, yang berisikan tentang “Pancasila”, yaitu Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun semestinya pidato Soekarno ini dipahami atau dianggap sebagai bagian dari brainstorming terkait dasar negara. Sebab bukan hanya Soekarno, pada tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin juga menyampaikan gagasan serupa dengan Soekarno mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu Peri Kebangsaan; Peri Kemanusiaan; Peri Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan Rakyat.