Naskah Akademik Sabda Raja Kasultanan Ngayogyokarto

Polemik setelah keluarnya Sabda Raja dan Dhawuh Raja Kraton Ngayogyokarto mencuat ke permukaan, menjadi perbincangan kawula ngayogyokarto. Berita yang hangat adalah Kraton Ngayogyokarto terbelah antara yang memihak sabdaraja dengan yang menolak sabdaraja. Ada lima poin penting dalam sabdaraja yang menimbulkan polemik tersebut, yaitu: 
1) Penyebutan Buwono diubah menjadi Bawono; 
2) Tidak lagi menggunakan gelar khalifatullah; 
3) Penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh; 
4) Mengubah perjanjian antara pendiri Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan; 
5) Menyempurnakan keris Kanjeng  Kyai Ageng Kopek dengan  Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.
Isi sabdaraja yang beredar di masayarakat tersebut sempat dibantah oleh Sri Sultan. “Lima poin (Sabadaraja) yang dimuat di media massa tentang 5 hal tersebut salah semua. Saya juga menyayangkan sikap adik-adik yang membuat polemik semakin meluas,” kata Sri Sultan HB X sebagaimana dikutip KR 8/5/2015. Namun dalam perkembangnya, poin-poin tersebut semakin jelas, terutama poin 1 sampai 3 yang berkaitan dengan gelar Sultan. Beberapa pihak melihat, semakin jelas bahwa arah sabdaraja adalah untuk menjadikan putri Sultan HB X sebagai penerusnya.
Pada tanggal 5 mei 2015 keluarlah dhawuh raja yang mengangkat GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa sabdaraja dikeluarkan hanya untuk menjadikan GKR Pembayun sebagai raja berikutnya. Pada akhirnya 11 adik Sultan kompak untuk menyadarkan Sultan dan menyelamatkan Kraton yang intinya berpandangan bahwa apa yang diucapkan Sultan HB X dalam sabdaraja itu cacat hukum dan batal hukum karena tidak sesuai dengan paugeran pokok yang sudah ada (KR, 10/5/2015).
Sultan bersikukuh bahwa sabdaraja tak bisa batal. Menurut HB X, tak ada aturan hukum yang dilanggar dalam kedua sabda yang dikeluarkannya tersebut. “batal demi hukum? Hukum endi [hukum mana]. Ini kan aturan Kraton, bukan aturan konstitusi Republik Indonesia,” kata Sultan di Kepatihan. “Sultan itu kan mutlak,” ujarnya (Harjo, 13 mei 2015).
Oleh kerabat Kraton, Sultan HB X diingatkan  pada janjinya sebelum jumenengan atau sebelum naik tahta yang berisi lima hal dan ditulis hitam di atas putih (KR, 10 mei 2015 halaman 8). Ada lima janji Sultan, yaitu: pertama, untuk tidak memiliki prasangka iri dan dengki kepada orang lain. Kedua, untuk tetap merengkuh orang lain biarpun orang lain itu tidak senang. Ketiga, untuk tidak melanggar paugeran negara. Keempat, untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kelima, untuk tidak mempunyai ambisi apapun selain menyejahterakan rakyat. (Tribun Jogja, 10 Mei 2015 halaman 11).
Dengan mencermati semua itu maka Keluarga Surya Mataram memiliki kesatuan pandangan, bahwa:
1) Apa yang terjadi di Kraton Ngayogyokarto pada dasarnya adalah berangkat dari kehendak Sultan untuk menjadikan putrinya sebagai penerus tahtanya. Tentu yang disayangkan adalah cara yang ditempuh dengan melupakan semangat pendirian Nagari Ngayogyokarto yang tersebut dalam gelar Kasultanan. Apa yang dilakukan tersebut sama saja dengan mendirikan negara baru di Kraton Ngayogyokarto. Sehingga dengan perubahan gelar itu maka Sultan sekarang ini sudah bukan lagi Sultan Hamengku Buwono X tetapi Sultan Hamengku Bawono I, yang nantinya akan dilanjutkan dengan Sultan Hamengku Bawono II.
2) Perubahan pada gelar dari kaping sedasa menjadi kaping sepuluh hanyalah akal-akalan untuk mensiasati tetap sebagai HB X, bukan HB I, sehingga terkesan ada kelanjutan dari HB I hingga HB IX meski pada kenyataannya telah menggeser dinasti Hamengku Buwono kepada Hamengku Bawono. Akal-akalan yang demikian tidaklah pantas dilakukan oleh seorang yang layak menjadi panutan masyarakat, sehingga jelas bahwa bisikan yang diberikan kepada Sultan sebagai alasan adanya sabda raja bukanlah wahyu namun angan-angan semata.
3) Konsekuensi dari sabda Raja, jika diakui secara konstitusional oleh negara, maka ini bertabrakan dengan amanat rakyat yang tergambar dalam Undang-Undang (Keistimewaan DIY) nomor 13/2012 pasal 1 butir 4 yang menyebutkan Kasultanan Ngayogyokarto dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khaifatullah, yang selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
4) Dengan perubahan gelar tersebut Sultan HB X telah menciderai janjinya sebelum naik tahta, khususnya untuk tidak melanggar paugeran negara, dengan menyebutkan pemimpin Kasultanan Ngayogyokarto dengan bukan lagi sebagai Hamengku Buwono namun menjadi Hamengku Bawono, lebih-lebih dengan menghilangkan gelar Khalifatullah.
Berkaitan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh Sabdaraja tanggal 30 April 2015 dan Dhawuh Raja yang dikeluarkan pada tanggal 5 mei 2015, maka beberapa poin langkah yang perlu ditempuh adalah:
1) Menghimbau kepada pihak-pihak yang berupaya untuk mengubah Undang-undang (Keistimewaan DIY) nomor 13/2012 untuk menghentikan gerakannya karena hal itu merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan kawula ngayogyokarto yang telah bekerja keras mendorong pengesahan Undang-undang Keistimewaan.
2) Menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tegas dalam pelaksanaan Undang-undang, dalam hal ini Undang-undang (Keistimewaan DIY) nomor 13/2012, dan memberi teguran jika ada aparat pemerintah yang menyalahi aturan perundangan tersebut.
3)  Menghimbau kepada Kraton Ngayogyokarto untuk mengumumkan paugeran yang ada di Kraton Ngayogyokarto karena semenjak disahkannya Undang-undang (Keistimewaan DIY) nomor 13/2012 maka Kraton telah masuk ke wilayah publik yang terikat dengan hukum dan perundangan negara kesatuan Republik Indonesia.
4)  Menyerukan kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berani memberikan masukan-masukan kepada Kraton Ngayogyokarto karena setelah disahkannya Undang-undang (Keistimewaan DIY) nomor 13/2012 maka kebijakan Kraton akan memiliki implikasi pada kebijakan pemerintahan DIY.
Yogyakarta, 4 Juni 2015

sumber: suryometaram
BAGIKAN
Berita sebelumyaPernyataan DPD IMM Aceh Terkait “Terbakarnya 3 Kader IMM”
Berita berikutnyaPesan Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas Jelang Ramadhan