Kurikulum Pendidikan: Pemerintah Lebih Baik dari Tuhan ?

Oleh : Dr. Adian Husaini
Perdebatan
seputar Kurikulum 2013 bagai tiada akhir. Salah satu kritik yang ter
ungkap, kurikulum 2013 di nilai “terlalu agamis”. Se mua pelajaran, kata
para peng kritik, dipaksa bermuara pada kom petensi inti: penghayatan
agama. Kri tik lain lebih menyorot soal aplikasi. Ak hirnya, melalui
Permen No 160/2014, ter tanggal, 11 Desember 2014, Men dikbud Anies
Baswedan menunda dan mengatur pelaksanaan kurikulum 2013.
 
Dari
sisi semangat untuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama, Kuriku lum
2013 patut mendapat apresiasi. Dan itu sejalan dengan tujuan Un
dang-undang Sistem Pendidikan Na sional, UU No 20 tahun 2003: “Pendi dik
an nasional ber fung si mengembang kan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkem bang nya potensi peser ta didik
agar men jadi manusia yang ber iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, ber akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, krea tif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Juga, UU
No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mene kankan pentingnya
pembentukan manu sia beriman dan bertaqwa: “berkem bang nya potensi
Mahasiswa agar men jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.”
 

Merujuk kepada tujuan Pendidikan Nasional, pemerintah sepatutnya
mengatur secara lebih jelas, bagaimana kriteria manusia beriman,
bertaqwa, dan berakhlak mulia. Tentu saja, agama menjadi rujukan utama.
Sebab, dalam pandangan Islam, Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) sudah
mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan pesan Tuhan, bagaimana cara
menjadi manusia yang baik (manusia beriman dan bertaqwa).

 
Manusia
baik adalah manusia yang baik di mata Tuhan. Itu kriteria utama. Pre
siden Jokowi, Mendikbud Anies — yang keduanya Muslim — tentu sepakat
dengan hal itu. Hanya saja, hegemoni se kularisme dalam berbagai bidang
kehidupan, tak jarang memaksa pemerintah membuat kebijakan yang tidak
sesuai dengan ketentuan Tuhan. Bahkan, terkesan, pemerintah tampak
merasa lebih pintar dari Tuhan.
 
Seorang Muslim, lulusan SD yang
beriman, bertaqwa, dan berakhlak mu lia, wajib bisa shalat dengan baik,
bisa membaca al-Quran, berbakti pada orang tua, hormat pada guru, tidak
curang saat ujian, dan sebagainya. Kriteria itu wajib dipenuhi oleh
setiap Muslim (fardhu ‘ain). Lulusan SD bisa matematika itu baik.
Tetapi, itu tidak wajib bagi setiap lulus an SD. Untuk menjadi manusia
baik dan sukses, tidak mesti lulus ma tematika. Banyak manusia sukses
meski tak lulus SD atau SMA.
 
Meletakkan ilmu matematika sama
nilai dan derajatnya dengan ilmu aqidah dan akhlak merupakan tindakan
yang tidak beradab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka, manusia apalagi
pe ja bat pemerintah yang beriman dan ber taqwa kepada Tuhan, sepatutnya
meru muskan kurikulum pendidikan ber dasarkan ketentuan konsep ilmu
yang diajarkan Tuhan melalui para Nabi dan telah dirumuskan oleh para
ulama.
Hantu Islam!

Ini fakta! Akibat kuatnya cengkeraman
sekularisme dalam dunia pendi dikan di Indonesia yang nota bene me ru
pakan warisan penjajah menjadikan Islam sebagai panduan pendidikan ma
sih dipandang tabu. Hingga kini, Pen didikan Islam masih menjadi
sub-sistem pendidikan nasional. Bahwa, masih ada pendidikan umum dan
pendidikan Is lam; ada sekolah umum dan sekolah Is lam; ada kurikulum
pendidikan umum dan ada kurikulum pendidikan Islam.
 
Mengacu pada
Tujuan Pendidikan Nasional, sepatutnya dikotomi semacam itu tidak perlu
ada. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan Islam; manusia yang baik
menurut Undang-undang Pendi dik an Nasional adalah manusia yang baik
pula menurut Islam. Sebelum ujian akhir skripsi, seorang muslim
mahasiswa UI, IPB, ITB, UGM, dan sebagainya, wajib diuji kemampuan dan
pelaksa naan shalat lima waktunya, kefasihan ba caan al- Qurannya, dan
ha-hal fardhu ‘ain lainnya.
 
Tahun 2019, jangan ada lagi sarjana
Muslim yang tidak shalat lima waktu, tidak bisa membaca al-Qur an, dan
tidak tahu bagaimana cara ber wudhu dengan betul. Ini perintah aga ma,
dan juga ketentuan UU Pendi dikan Tinggi.
 
Itu idealnya. Faktanya,
pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan di Indonesia kadangkala
meletakkan “keindonesiaan” lebih tinggi dari “keislaman”. Upacara
bendera diwajibkan, tetapi shalat lima waktu tidak diwajibkan. Jilbab
tidak diwajibkan bagi muslimah, tetapi seragam tertentu diwajibkan,
meskipun membuka aurat.
Sebagian kalangan bahkan mengecam keras
ketentuan jilbab bagi pelajar muslimah, tetapi tidak memprotes pemaksaan
baju lengan pendek bagi mereka.
 
Pelajaran Pancasila dan Kewarga
nega raan masih didominasi paham se kular yang melihat Islam sebagai
“han tu”. Doktrin halus dan tersembunyi itu me nekankan, bahwa “Anda
tidak bisa men jadi Muslim yang baik dan orang Indonesia yang baik di
satu waktu!” Dalam Kurikulum 2013, semangat menjadikan Islam sebagai
“hantu” ini masih terlihat di sana-sini. Cara pandang Islam terhadap
Pancasila dan kenegaraan dibuang jauh-jauh, digantikan dengan cara
pandang sekular.
 
Sebut satu contoh, buku ajar “Pen didikan
Pancasila dan Kewarganegara an” untuk SMP-MTs Kelas VII, jilid 1 (2013).
Disebutkan, bahwa kompetensi inti pelajaran ini adalah: “Menghargai dan
menghayati ajaran agama yang dianutnya.” Sedangkan kompetensi dasarnya
adalah: “Menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan
berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat.”
 

Anehnya, buku ini dibuka de ngan bab “Sejarah Perumusan Pan ca sila”
yang menyebutkan, bahwa nilai-ni lai Pancasila sudah dirumuskan jauh se
belum dimulainya Zaman Sriwijaya/ Majapahit, zaman Penjajahan Barat,
zaman Jepang, hingga zaman Kemer deka an. Sama sekali buku ini tidak me
nye butkan adanya unsur Islam dalam peru musan Pancasila. Padahal, jelas
sekali dalam Pembukaan UUD 1945, ada kata ‘Allah’ yang merupakan nama
Tu han resmi dalam Islam. Sejumlah istilah kun ci Islam juga menjadi
bagian dari Pan casila, seperti kata ‘adil’, ‘adab’, ‘hik mah’, dan
‘musyawarah’. Istilah-istilah itu tidak ditemukan di wilayah Nusan tara
sebelum masuknya Islam ke wilayah ini yang utamanya di bawa oleh para
ulama dari kawasan Jazirah Arab.

 
Disebutkan juga dalam buku ini
kisah tentang dihapuskannya tujuh kata dari sila pertama Pancasila,
yaitu “de ngan kewajiban menjalankan syariat Is lam bagi
pemeluk-pemeluknya.” Ha nya saja, buku ini tidak menyebutkan ten tang
adanya kesepakatan antara Bung Hatta dengan tokoh-tokoh Islam ketika
itu, bahwa makna Ketuhanan Yang Ma ha Esa adalah “Tauhid” dalam pengerti
an Islam. Juga, dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan bahwa
Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan UUD
1945.
 
Dalam ceramahnya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
pada pertemuan dengan Wanhankamnas, 25 Agustus 1976, Prof. Hamka
menjelaskan tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa: “Jadi, Ketuhanan Yang
Maha Esa di pa sal 29 itu bukanlah Tuhan yang lain, melainkan Allah!
Tidak mungkin bertentangan dan berkacau di antara Preambul dengan materi
undangundang.” (Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945,
hlm. 224).
 
Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk SD/MI Ke las IV (Buku Teks Pengayaan Kuri kulum 2013), disebutkan
bahwa, “Sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat
dijadikan pedoman berperilaku bermasyarakat. Nilai-nilai luhur yang
mencerminkan pengamalan silasila Pancasila sudah seharusnya dilaksanakan
dengan baik oleh setiap warga negara.” Diantara nilai luhur Sila Ke tu
han an Yang Maha Esa adalah, “Manu sia Indonesia percaya dan takwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan
masingmasing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” (hlm.
10).
 
Pernyataan itu patut dipertanyakan. Yang betul, bagi Muslim,
untuk beriman (“iman” tidak sama dengan “percaya”), dan bertaqwa, cukup
berpegang teguh kepada ajaran Islam. TIdak perlu ditambah dengan
“menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.
 
Menjadikan
Pancasila sebagai lan das an amal juga menempatkan Panca sila se bagai
pesaing agama, sehingga me lebihi ka darnya. Seorang Muslim ber buat
baik pa da sesama karena yakin amal baik itu diperintah oleh Allah SWT
dan Rasul-Nya, bukan karena diperintah oleh Pan ca sila. Hingga kini
pun, tak ada manusia Indonesia yang berani mengklaim men jadi contoh
teladan dalam pengamalan Pancasila!
 
Bisa disimpulkan, buku
Pendidikan Pencasila dan Kewarganegaraan sema cam itu justru menjauhkan
murid-murid Muslim dari agamanya, karena Pancasila hanya dipahami dalam
perspektif seku lar yang dijauhkan dari nilai keislaman. Materi ajar
seperti ini pada ujungnya akan mempertentangkan antara Islam dan
Pancasila, sebab Pancasila ditempatkan sebagai satu pandangan hidup dan
pedoman amal tersendiri, yang ditempatkan sebagai tandingan bagi
pandangan hidup Islam.
 
Materi PPKn sekular bisa mendorong siswa
membuang ajaran agama nya ketika menerima pelajaran Pan casila dan
kewarganegaraan. Minimal, siswa Mus lim dipak sa bersikap mendua atau mu
nafik; pura-pura menerima ajar an Pan casila yang sekular, sementara ia
pun harus menerima pandangan hidup Is lam. Dam paknya, bisa muncul dua
kutub si kap: ekstrim sekular dan ekstrim keagamaan.
Paradoks

Dalam sebuah forum pendidikan di Medan (14/12/2014) lalu, seorang guru
agama bercerita, ada siswanya bertanya, “Dalam pelajaran agama dikatakan
bahwa manusia berasal dari Adam, se dangkan dalam pelajaran Sejarah
dika takan, bahwa manusia berasal dari kera.
 
Mana yang benar?”
Sang guru menja wab, “Kebenaran agama tidak bisa disa makan dengan
kebenaran ilmiah.” Jawaban sang guru tidak tepat. Sebab, itu membenarkan
adanya dua ke benaran yang saling bertentangan, yaitu kebenaran agama
dan kebenaran ilmiah.
 
Seolah-olah, kebenaran agama bertentangan
dengan kebenaran ilmiah; dan ke benaran al-Quran bukanlah kebenaran
ilmiah; al-Quran bukan sumber ilmu. Meskipun demikian, munculnya logika
seperti itu, bisa dimaklumi, sebab dalam kurikulum 2013, materi
asal-usul manusia dari monyet masih tetap dipertahankan.
 
Simaklah
sebuah buku berjudul “Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas X”,
berdasarkan Kurikulum 2013. Bu ku terbitan sebuah penerbit terkenal ini
menyebutkan, bahwa Karakter yang di kembangkan dalam pembahasan ini ada
lah: “Mensyukuri kebesaran Pencip ta dan bertakwa kepada-Nya. Mempe
lajari seca ra ilmiah terjadinya alam se mesta mengarahkan siswa untuk
sadar bah wa di balik segala peristiwa sejarah, Tu han memiliki maksud
dan tujuan yang mu lia untuk kita, dan karena itu mendo rong kita untuk
berserah hanya kepada-Nya.”
 
Uniknya, dalam pembahasan tentang
sejarah manusia Indonesia tidak disebut sama sekali rujukan wahyu Allah.
Semua pembahasan hanya berlandaskan empirisisme dan rasionalisme.
Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan manusia tidak
dianggap sebagai sumber ilmu, sehingga tidak dimasukkan ke dalam
kategori “ilmiah”.
 
Di halaman 77, 92, dan 93 ditampil kan lukisan
nenek moyang bangsa Indo nesia yang memperlihatkan sebuah keluarga homo
erectus yang katanya berumur sekitar 900 tahun yang lalu, dimana mereka
dilukiskan sebagai ma nusia purba yang mulutnya monyong dan
bertelanjang bulat. Pada bagian rangkuman (hlm. 81) dikutip pendapat
Charles Darwin (1809-1882) yang menyatakan, bahwa: “Manusia sekarang
adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang
berkembang dari jenis hominid, bangsa kera.”
 
Dikatakan dalam buku
ini, bahwa pendekatan agama dan pendekatan sains (ilmu pengetahuan)
dalam upaya memahami realitas alam semesta adalah ber beda. “Agama
berada dalam tingkat ek sis tensial dan transendental (soal rasa, soal
hati), sedangkan sains berada dalam ting kat faktual (soal pembuktian
empi ris). Dengan kata lain, agama dan sains memiliki otonomi
masing-masing. Itu tidak berarti keyakinan keagamaan ti dak rasional.
Perasaan keyakinan terha dap Tuhan Yang Maha Esa itu tetap da pat
dijelaskan secara rasional. Singkat nya, agama dan sains (ilmu
pengetahuan) tidak perlu dicampuradukkan.” (hlm. 81).
 
Cara
pandang terhadap agama dan sains semacam itu jelas-jelas bersifat
sekular dan paradoks. Inilah dogma yang diyakini oleh ilmuwan sekular,
bahwa “wahyu Allah” bukan sumber ilmu. Cara pandang sekular semacam ini
merupakan kesalahan epistemologis, yang memisah kan panca indera dan
akal sebagai sum ber ilmu, dengan khabar shadiq (true report) — dalam
hal ini wah yu Allah — sebagai sumber ilmu. Pa dahal, dalam konsep
keilmuan Islam, ketiga sumber ilmu itu diakui dan diletakkan pada
tempatnya secara harmonis. Dalam Kitab Aqaid Nasafiah kitab aqidah
tertua yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dikatakan bah wa sebab
manu sia meraih ilmu ada tiga, yaitu: panca indera, akal, dan khabar
shadiq. Cara pandang keilmuan sekular dan ateistik itu pun salah secara
ontologis.
 
Sebab, hanya mendefinisikan “manusia” sebagai entitas
jasadiah semata; menolak entitas “ruh” sebagai fakta dan objek ilmu yang
seharusnya dipahami berda sar kan wahyu. Karena wahyu tidak di pandang
sebagai sumber ilmu, maka “Ruh” dianggap tidak ada. Jika yang dite laah
dari manusia hanya tulang belulang, maka simpulan akhirnya bukan
“Sejarah Ma nu sia” tetapi “Sejarah Tulang Manusia”.
 
Teori
manusia purba adalah suatu rekaan dari penyusunan tulang belulang
makhluk purba yang kemudian difantasikan ke dalam wujud manusia purba
atau manusia goa (cave man) yang telanjang, mulutnya monyong, dan
hidupnya hanya untuk cari makan sebagaimana layaknya binatang. Tidak
mengherankan, dalam cara pandang materialis semacam ini, siswa juga
disajikan materi ajar tentang kebutuhan primer manusia yang berpuncak
pada kebutuhan makan dan minum; bukan kebutuhan ibadah. Sebab, manusia
dipandang sebagai kelas tertinggi dari binatang; bukan keturunan Nabi
yang tujuan hidup utamanya adalah ibadah kepada Allah.
Walhasil,
Kurikulum 2013 memang masih bermasalah, meskipun tampak ada kemajuan
dalam semangat meletakkan agama di tempat terhormat. Bukan hanya soal
teknik aplikasi, tetapi juga isi dan metodologinya. Nabi Muhammad saw
berpesan: “Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka
berkatalah yang baik atau diam.”
 

Jika pemerintah tidak mampu
membuat kurikulum yang baik sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa
maka pemerintah sebaiknya diam. Artinya, serahkan saja urusan kurikulum
kepada orang tua, ulama, guru, us tad, dan pendidik lainnya. InsyaAllah
me reka lebih paham. Pemerintah cukup menentukan standar kelulusan dan
memberi bantuan serta bimbingan kepa da yang memerlukan. Kita yakin, pe
rin tah sekali-kali tidak merasa lebih pin tar dari Tuhan. Wallahu A’lam
bish-sha wab

BAGIKAN
Berita sebelumyaKalau ada yang Selamat dari Siksa Kubur, itulah Sa’ad
Berita berikutnyaTujuh Pengorbanan Istri Yang Sering Tidak Disadari Suami