Jakarta – Muhammadiyah tidak menerbitkan maklumat untuk warganya, Muhammadiyah memberi kebebasan dalam memilih dalam Pemilu 2014 yang akan datang. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah, kemarin, Jumat, (3/1) di Aula Gedung Pusat Dakwah Menteng Raya 62 Jakarta Pusat.
PP Muhammadiyah mengadakan pengajian bulanan dengan tema, “2014: menuju Indonesia Yang Berkemajuan”. Warga Muhammadiyah se-Jabodetabek diundang ke acara ini. Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah rutin digelar setiap bulan, yang tema tiap bulannya selalu berbeda-beda, dan isi oleh tokoh-tokoh bangsa, tokoh agama, dan tokoh politik di Indonesia.
Pengajian Bulanan kemarin malam dihadiri oleh para narasumber dari capres dari Partai Hanura Wiranto, bakal capres PKS Anis Matta, Waketum Golkar Sharif Cicip Sutardjo, Waketum Gerindra Fadli Zon, Waketum PAN Dradjat Wibowo, dan tokoh senior PDIP Sidharto Danusubroto yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Kegiatan kemarin malam merupakan ajang silaturahim dan tukar pendapat antara warga Muhammadiyah dan para narasumber. “Ini silaturahim, tukar menukar pendapat, Muhammadiyah tak berhubungan dengan partai politik manapun. Muhammadiyah tetap netral”, kata Din.
Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan dengan partai apapun. Selama ini Muhammadiyah membebaskan warganya untuk memilih partai atau capres yang bertarung di Pemilu. “Kita tidak punya hubungan dengan partai manapun. Kita nggak boleh berpendapat (soal capres). Kalaupun ada, itu untuk saya sendiri dan tidak boleh diomongkan,” tegas Din.
Muhammadiyah Dorong Perlu Adanya Konsensus Nasional
Muhammadiyah menilai, dinamika yang terjadi dalam globalisasi seharusnya mampu mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. “Kami menilai ada masalah terkait runtuhnya kedaulatan terutama di tengah globalisasi kita tidak bisa mempertahankannya (kedaulatan),” kata Din dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (3/1).
Pada 22 Oktober 2013 yang lalu, Muhammadiyah mendorong adanya konsensus nasional terkait konsolidasi demokrasi, pemberantasan korupsi, dan pembentukan watak bangsa. Muhammadiyah mendorong adanya konsensus nasional terkait tiga hal yaitu konsolidasi demokrasi ke arah bermoral, pemberantasan korupsi, dan pembentukan watak bangsa.
“Konsep itu telah kami sebarluaskan ke semua pihak untuk berperan dalam perubahan bangsa. Karena dalam menyelesaikan masalah bangsa tidak bisa dilakukan secara sendiri. Yang diperlukan kerja sama dan bersinergi dengan membangun koalisi yang menghimpun seluruh elemen bangsa bukan koalisi basa basi,” katanya. (dzar)
